Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulungrejo Sumberrejo Bojonegoro
Suprapto dan Melisa, 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurusan Manajemen STIE Cendekia Bojonegoro.
ABSTRAK
Dalam Perbup Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dijelaskan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten bojonegoro dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam implementasi bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tulungrejo masih terdapat beberapa permasalahan, misalnya masih rendahnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan jumlah ADD yang diterima. Sumber penerimaan dari tanah bengkok lebih merupakan gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang langsung dikelola oleh mereka. Permasalahan lainnya yaitu tidak adanya jumlah pendapatan yang dihasilkan dari swadaya, partisipasi dan gotong royong, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.
Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa di desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan terkait implementasi Alokasi Dana Desa.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan ADD di desa Tulungrejo telah berjalan cukup baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari telah tersusunnya rencana kegiatan atau RAB ADD, telah terlaksanakannya kegiatan ADD, dan telah disusunnya Laporan Pertanggungjawaban kegiatan ADD yang telah sesuai dengan Peraturan yang ditentukan. Namun demikian dalam pencapaian tujuan kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini diketahui dalam pencapaian tujuan kebijakan ADD dalam meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat belum tercapai secara optimal yang disebabkan kurangnya sosialisasi dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Juga masih dijumpai keterlambatan realisasi beberapa rencana kerja yang dibiayai oleh ADD.
Kata Kunci : kebijakan publik, Alokasi Dana Desa, dana desa, desa Tulungrejo
ABSTRACT
In Perbup Bojonegoro Number 32 Year 2015 explained, Village Fund Allocation (ADD) is the balance fund received by bojonegoro district in the regional income and expenditure budget after deducting special allocation fund. The purpose of the ADD is to finance the implementation of village governance, the implementation of village development, village community development and empowerment of village communities.
In the implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Tulungrejo village there are still some problems, such as the low income of the original village compared to the amount of ADD received. The source of income from crooked land is more of a salary or as a wage from the Village Head and Village Device which is directly managed by them. Another problem is the absence of the amount of income generated from self-help, participation and mutual cooperation, it shows that public awareness to play an active role in the existing development activities is still lacking.
The purpose of this study is to provide an overview of the implementation and identify factors that affect the implementation of Village Fund Allocation in the village Tulungrejo Sumberrejo District Bojonegoro. While the benefits of this study, among others, provide input to the parties who are interested in making decisions related to the implementation of Village Fund Allocation.
The conclusion of this research is that the implementation of ADD policy in Tulungrejo village has been running well and smoothly. This can be seen from the compilation of the activity plan or the RAB ADD, the implementation of ADD activities, and has prepared the accountability report of ADD activity that has been in accordance with the regulation. However, in achieving the policy objectives have not run optimally. This is known in the achievement of ADD policy objectives in improving self-help and community cooperation has not been achieved optimally due to lack of socialization from implementing policies to the community. There is also a delay in the realization of some work plans financed by ADD.
Keywords: public policy, Village Fund Allocation, village funds, Tulungrejo village
BACA SELENGKAPNYA - READ MORE [PDF]
ABSTRAK
Dalam Perbup Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dijelaskan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten bojonegoro dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam implementasi bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tulungrejo masih terdapat beberapa permasalahan, misalnya masih rendahnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan jumlah ADD yang diterima. Sumber penerimaan dari tanah bengkok lebih merupakan gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang langsung dikelola oleh mereka. Permasalahan lainnya yaitu tidak adanya jumlah pendapatan yang dihasilkan dari swadaya, partisipasi dan gotong royong, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.
Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa di desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan terkait implementasi Alokasi Dana Desa.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan ADD di desa Tulungrejo telah berjalan cukup baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari telah tersusunnya rencana kegiatan atau RAB ADD, telah terlaksanakannya kegiatan ADD, dan telah disusunnya Laporan Pertanggungjawaban kegiatan ADD yang telah sesuai dengan Peraturan yang ditentukan. Namun demikian dalam pencapaian tujuan kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini diketahui dalam pencapaian tujuan kebijakan ADD dalam meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat belum tercapai secara optimal yang disebabkan kurangnya sosialisasi dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Juga masih dijumpai keterlambatan realisasi beberapa rencana kerja yang dibiayai oleh ADD.
Kata Kunci : kebijakan publik, Alokasi Dana Desa, dana desa, desa Tulungrejo
ABSTRACT
In Perbup Bojonegoro Number 32 Year 2015 explained, Village Fund Allocation (ADD) is the balance fund received by bojonegoro district in the regional income and expenditure budget after deducting special allocation fund. The purpose of the ADD is to finance the implementation of village governance, the implementation of village development, village community development and empowerment of village communities.
In the implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Tulungrejo village there are still some problems, such as the low income of the original village compared to the amount of ADD received. The source of income from crooked land is more of a salary or as a wage from the Village Head and Village Device which is directly managed by them. Another problem is the absence of the amount of income generated from self-help, participation and mutual cooperation, it shows that public awareness to play an active role in the existing development activities is still lacking.
The purpose of this study is to provide an overview of the implementation and identify factors that affect the implementation of Village Fund Allocation in the village Tulungrejo Sumberrejo District Bojonegoro. While the benefits of this study, among others, provide input to the parties who are interested in making decisions related to the implementation of Village Fund Allocation.
The conclusion of this research is that the implementation of ADD policy in Tulungrejo village has been running well and smoothly. This can be seen from the compilation of the activity plan or the RAB ADD, the implementation of ADD activities, and has prepared the accountability report of ADD activity that has been in accordance with the regulation. However, in achieving the policy objectives have not run optimally. This is known in the achievement of ADD policy objectives in improving self-help and community cooperation has not been achieved optimally due to lack of socialization from implementing policies to the community. There is also a delay in the realization of some work plans financed by ADD.
Keywords: public policy, Village Fund Allocation, village funds, Tulungrejo village
BACA SELENGKAPNYA - READ MORE [PDF]
Comments