Pendidikan Demokrasi Pancasila Yang Terkandung Didalam Hubungan Antara Lembaga Legislatif Dengan Lembaga Eksekutif Pada Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Suprapto, 1978. Pendidikan Demokrasi Pancasila yang Terkandung didalam Hubungan Antara Lembaga Legislatif dengan Lembaga Eksekutif pada Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ringkasan Skripsi pada Jurusan Civics Hukum FKIS IKIP Yogyakarta. Panitia Penguji: Ketua Drs. M. Subardi, Sekretaris Drs. Moedjono. Disahkan Dekan FKIS Drs. Sarbini HS.
ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud menelaah sejauhmana tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam usaha untuk memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila pada pemerintahan daerah DIY, khususnya yang terkandung didalam hubungan antara lembaga legislatif (yang dalam hal ini adalah DPRD DIY) dengan lembaga eksekutif (yakni Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta), yang dari kesimpulannya dapat mengungkapkan sebagian dari hasil-hasil yang telah dicapai selama ini didalam rangka membangun sistem pemerintahan yang demokratis yang benar-benar sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan rakyat Indonesia, khususnya pada pemerintahan daerah DIY sebagai suatu daerah yang bersifat istimewa dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, interview dan dokumentasi. Sedangkan metode pemecahan persoalan yang dipergunakan adalah metode deduktif dan komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, terdapat hubungan yang erat antara lembaga legislatif Daerah dengan lembaga eksekutif Daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam segi pembuatan Peraturan-peraturan Daerah (bidang legislatif) dan segi pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Daerah (bidang kontrol).
Juga dalam beberapa hal telah tampak adanya usaha-usaha untuk memenuhi unsur-unsur ataupun prinsip-prinsip demokrasi, khususnya prinsip social responsibility, division of power, constitutional government, government by discussion, dan prinsip musyawarah mufakat. Hanya saja hak inisiatif dan hak kontrol belum secara optimal dijalankan oleh legislatif daerah DIY.
Kata kunci: demokrasi, demokrasi Pancasila, legislatif, eksekutif, Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRACT
This study intends to examine the extent of the actions taken by the Government (Central) or the Government of Yogyakarta Special Region (DIY) in an effort to fulfill the elements and principles of Pancasila democracy in the local government of DIY, especially those contained in the relationship between the institutions legislative (which in this case is the DIY DPRD) with the executive branch (ie the Head of the Special Region of Yogyakarta), which from its conclusions can reveal some of the results achieved so far in the framework of building a democratic system of government that is truly in accordance with the personality and the needs of the people of Indonesia, especially in the regional government of DIY as a special region of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) based on Pancasila and the 1945 Constitution.
Data collection method used in this research is literature study, interview and documentation. While the method of problem solving that is used is deductive and comparative method.
The results of the research indicate that based on Law Number 5 of 1974 on the Principles of Government in the Region, there is a close relationship between the Regional legislative body and the executive branch of the Region, especially in the Special Region of Yogyakarta, especially in the aspect of making the Regional Regulations legislative) and in terms of oversight and accountability of local government (control).
In some cases, there have been attempts to fulfill the elements or principles of democracy, particularly the principles of social responsibility, division of power, constitutional government, government by discussion, and consensus deliberation principles. However, the right of initiative and right of control has not been optimally implemented by DIY regional legislative.
Keywords: democracy, Pancasila democracy, legislative, executive, Yogyakarta Special Region
BACA SELENGKAPNYA - READ MORE [PDF]
ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud menelaah sejauhmana tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam usaha untuk memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila pada pemerintahan daerah DIY, khususnya yang terkandung didalam hubungan antara lembaga legislatif (yang dalam hal ini adalah DPRD DIY) dengan lembaga eksekutif (yakni Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta), yang dari kesimpulannya dapat mengungkapkan sebagian dari hasil-hasil yang telah dicapai selama ini didalam rangka membangun sistem pemerintahan yang demokratis yang benar-benar sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan rakyat Indonesia, khususnya pada pemerintahan daerah DIY sebagai suatu daerah yang bersifat istimewa dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, interview dan dokumentasi. Sedangkan metode pemecahan persoalan yang dipergunakan adalah metode deduktif dan komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, terdapat hubungan yang erat antara lembaga legislatif Daerah dengan lembaga eksekutif Daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam segi pembuatan Peraturan-peraturan Daerah (bidang legislatif) dan segi pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Daerah (bidang kontrol).
Juga dalam beberapa hal telah tampak adanya usaha-usaha untuk memenuhi unsur-unsur ataupun prinsip-prinsip demokrasi, khususnya prinsip social responsibility, division of power, constitutional government, government by discussion, dan prinsip musyawarah mufakat. Hanya saja hak inisiatif dan hak kontrol belum secara optimal dijalankan oleh legislatif daerah DIY.
Kata kunci: demokrasi, demokrasi Pancasila, legislatif, eksekutif, Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRACT
This study intends to examine the extent of the actions taken by the Government (Central) or the Government of Yogyakarta Special Region (DIY) in an effort to fulfill the elements and principles of Pancasila democracy in the local government of DIY, especially those contained in the relationship between the institutions legislative (which in this case is the DIY DPRD) with the executive branch (ie the Head of the Special Region of Yogyakarta), which from its conclusions can reveal some of the results achieved so far in the framework of building a democratic system of government that is truly in accordance with the personality and the needs of the people of Indonesia, especially in the regional government of DIY as a special region of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) based on Pancasila and the 1945 Constitution.
Data collection method used in this research is literature study, interview and documentation. While the method of problem solving that is used is deductive and comparative method.
The results of the research indicate that based on Law Number 5 of 1974 on the Principles of Government in the Region, there is a close relationship between the Regional legislative body and the executive branch of the Region, especially in the Special Region of Yogyakarta, especially in the aspect of making the Regional Regulations legislative) and in terms of oversight and accountability of local government (control).
In some cases, there have been attempts to fulfill the elements or principles of democracy, particularly the principles of social responsibility, division of power, constitutional government, government by discussion, and consensus deliberation principles. However, the right of initiative and right of control has not been optimally implemented by DIY regional legislative.
Keywords: democracy, Pancasila democracy, legislative, executive, Yogyakarta Special Region
BACA SELENGKAPNYA - READ MORE [PDF]
Comments